adipato
Just another WordPress.com site

Pelanggaran Etika Profesi

Nama : Noor Muhammad Adipati

NPM   : 25210025

Kelas : 4 eb 03

Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia resmi jadi tersangka korupsi

Diperbaharui 4 October 2013, 9:59 AEST

By Laban Laisila

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, Akil Mochtar menjadi tersangka dua kasus dugaan suap dan menyita barang bukti uang sekitarRp 3 milyar dalam mata uang asing dan Rupiah.

Image

 LambangKomisiPemberantasanKorupsi Indonesia. (Credit: ABC) 

Kepastian status tersangka bukan ketua MK itu disampaikan KPK Kamis (3/10/2013) malam setelah penyidik menggelar pemeriksaan terhadap 13 orang selama lebih dari duabelas jam sejak penggerebekan Rabu (2/10/2013) malam. Ketua MK, AkilMochtar, merupakan pejabat tertinggi negara yang pertama, sekaligus dari institusi tertinggi penegak hukum di Indonesia yang ditangkap KPK. Dia diduga menerima suap terkait perkara sengketa pemilihan dua kepala daerah, yakni di KabupatenGunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten.

Dari kronologi yang disampaikan oleh pimpinan KPK, penyerahan uang dilakukan langsung di rumah tersangka dalam mata uang US$ dan SING$ senilaiRp 2 milyar, sementara Rp 1 milyar lainnya disita dari tempat lain.“Kalau kita jumlah keseluruhan ini kurang lebih Rp 3 milyar, oleh karena itu KPK sudah menetapkan secara resmi orang-orang yang menjadi tersangka,” ungkap Ketua KPK Abraham Samad.

Total termasuk Akil, KPK menetapkan enam orang tersangka dalam dua kasus suap tersebut. Penyelenggara Negara lainnya yang ikut ditanggkap bersama dengan Ketua MK adalah seorang anggota DPR dari fraksi Golkar, fraksi terkuat jaman Orde Baru yang juga ikut dalam aliansi Sekertariat Gabungan (SetGab) bersama Demokrat yang dipimpinolehPresidenSusiloBambangYudhoyono.

Keenam tersangka juga langsung ditahan sejak status tersangka diberikan. “Kini semua tersangka ditahan dalam Rutan KPK,” jelas pimpinan KPK lainnya, Bambang Widjoyanto. KPK mendalami kasus dugaan korupsi ini setelah mendapat laporan dari masyarakat sejak awal September lalu. KPK juga akan melakukan penyelidikan lanjutan menyusul dugaan kemungkinan ada orang lain yang terlibat dalam kasus korupsi ini.

“Sementara kita akan focus pada apa yang sudah kami temukan dulu, sehingga kami tidak mengandai-andai apakah ada kolega dari pak AM yang terlibat,” lanjut Widjoyanto.

Bentuk Majelis Kehormatan

Ini adalah kasus dugaan korupsi pertama yang menghantam Mahkamah Konstitusi juga sekaligus melibatkan ketuanya. Delapan hakim MK lainnya memutuskan untuk segera membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk menentukan posisi Akil Mochtar. Hakim MK yang baru saja diangkat beberapa pecan lalu, Patrialis Akbar, kepada media menyatakan kalau Majelis Kehormatan dibentuk untuk mengembalikan integritas institusi pengadilan tertinggi di Indonesia itu. “Jangan kejadian ini untuk menghancurkan MK, karena kejadian ini tidak menutup kemungkinan terjadi dimanapun,” elak Akbar.

Kasus ini juga mendapat respon dari berbagai pihak, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat memberikan pernyataan. “Berat tugas seorang hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim manapun sejatinya dan ini menjadi pelajaran kita semua untuk pemilihan posisi-posisi di lembaga negara,” katanya.

Analisa :

Saya ingin menjelaskan pelanggaran yang dilakukan Akil Mochtar Menurut Kode etik akuntan menurut Mulyadi (2001: 53),

1. Tanggung Jawab profesi

Akil mochtar tidak bertanggungjawab terhadap profesinya karena dia telah menyalahgunakan wewenangnya terhadap profesinya. Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dan pejabat tertinggi negara yang pertama, dia telah menjual wewenangnya kepada orang lain untuk kepentingan pribadi.

2. Kepentingan Publik

Perilaku Akil Mochtar dalam kasus ini sama sekali tidak untuk kepentingan public, melainkan hanya untuk keepentingan pribadinya. Karena apa yang dilakukannya tidak sama sekali bermanfaat bagi Negara, dia menjual jabatan untuk kepentingannya.

3. Integritas

Akil Mochtar menghancurkan Integritas institusi pengadilan tertinggi di Indonesia. Sehingga masyarakat kemungkinan besar tidak akan percaya lagi kepada hukum yang ada di Negara ini

4.Perilaku Profesional

Tindakan Akil Mochtar pada kasus diatas menjelaskan bahwa dia sangat tidak berperilaku professional. Dia memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, dan melupakan kewajibannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Sebagai pejabat tertinggi negara yang pertama dia telah mencoreng Hukum di Indonesia.

Menurut saya, Akil Mochtar merupakan pejabat tertinggi negara yang pertama, sekaligus dari institusi tertinggi penegak hukum di Indonesia tidak seharusnya berbuat tindakan yang melanggar hukum, karena beliau seorang penegak hukum. Kasus ini menghancurkan Integritas institusi pengadilan tertinggi dan kepercayaan terhadap hukum di Indonesia. Dan ini juga menjelaskan betapa buruknya moral manusia di Indonesia sehingga ada korupsi disetiap tempat di pemerintahan, mungkin juga karena lemahnya hukum yang da di Indonesia.

No Responses to “Pelanggaran Etika Profesi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: